Mantan Sekretaris Daerah Kab. Sumedang Atje Arifin Abdullah bersalah telah melakukan korupsi dalam proyek pembebasan lahan untuk relokasi dan pembangunan pasar hewan terpadu di Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.

Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta untuk Atje Arifin dalam sidang yang digelar Jumat (23/8/2013) di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dua terdakwa lainnya yaitu anggota DPRD Kab. Sumedang Sulaeman dan Usep Hendrajat Wahyu (kuasa pengguna anggaran), juga menerima vonis yang sama dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 440 juta itu. Vonis tersebut lebih ringan 6 bulan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Nur Hakim.

Dalam amar putusan itu dibeberkan tentang posisi Atje yang telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Hakim juga menjelaskan asal mula terjadinya kasus tersebut yaitu ketika Pemkab Sumedang menganggarkan dana Rp 2 miliar untuk pembebasan lahan bagi relokasi dan pembangunan Pasar Hewan Terpadu seluas 1,5 hektar dengan anggaran Rp 2 miliar.

Atje bersama terdakwa Usep Hendrajat Wahyu, telah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatannya itu telah memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Sumedang bernama Sulaeman dan sejumlah orang suruhan Sulaeman.

Dalam pembebasan lahan itu, diduga terjadi penggelembungan harga tanah. Berdasarkan NJOP, harga tanah di sekitar lokasi sekitar Rp 14.000,00 per meter persegi. Namun dalam pengajuan, dihargai dengan nilai Rp 96.000,00 per meter persegi dan Rp 123.000,00 per meter persegi. Berdasarkan perhitungan BPKP, akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 444,358 juta