Bandung, 24 April 2019

Kejati Jabar menetapkan lima tersangka dugaan korupsi dana proyek pembangunan jalan dan jembatan di ruas Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga). Kelima orang tersangka yakni BA selaku pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas PUPR Tasikmalaya tahun 2017, RR selaku PPK, dan MM selaku Ketua Tim Teknis dan PPHP. Sedangkan dua tersangka lain berasal dari unsur swasta yakni DS dan IP.

"Kami sudah menggelar perkara atas kasus ini sehingga menetapkan lima orang tersangka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru jika ada keterangan atau bukti tambahan," kata Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali di kantor Kejati Jabar, Rabu sore (24/4).

Ia menjelaskan, penyidikan kasus tersebut memang cukup pelik dan memerlukan proses yang panjang. Pihaknya tak mau main-main dalam menentukan tersangka. Dalam prosesnya, penyidik memerlukan pemeriksaan dari ahli dan saksi dengan total 22 orang.

Lebih lanjut Kasi Penkum menambahkan, berdasarkan poses penyelidikan dan analisa ahli, diperoleh fakta bahwa ada selisih nominal anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih dari total anggaran yang diangarkan pada proyek Cisinga yakni sebesar Rp 25 miliar.

"Dalam penyidikan diperoleh fakta adanya selisih antara nilai riil pekerjaan dengan nilai yang dinyatakan dalam Mc 100% sebesar Rp 4 miliar yang dipandang sebagai kerugian negara," ujarnya.

Kelima tersangka, lanjut beliau, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk saat ini para tersangka belum ditahan, namun ke depannya penahanan bisa dilakukan.

Seperti yang diketahui sebelumnya, kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat. Kasus itu terjadi pada tahun 2017, pada tahun itu, Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar. Namun dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan.

Proyek pembangunan jalan dan jembatan itu dikerjakan dua perusahaan yang juga sempat digeledah Kejati Jabar, yakni PT Tirta Mulya Sejahtera dan PT Putra Graha Abadi dengan nilai anggaran Rp 28 miliar. Kedua perusahaan tersebut menggunakan dua alamat yang sama dan dimiliki satu nama, yakni berinisial ER

Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018 silam. Dari temuan itu, petugas menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya dan menggeledah rumah seorang penyedia barang berinisial ER dan kantor PT PGA. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di Kantor Dinas PUPR, ada 73 dokumen atau surat beserta 4 buah hardisk disita. Lalu, di kantor PT PGA ada 20 dokumen atau surat beserta cap dan sebuah laptop. Usai melakukan penggeledahan Kejati Jabar memeriksa 10 orang saksi. (zM/gaF)