Setelah meluncurkan program "Jaksa Sahabat Guru" beberapa waktu yang lalu melalui penandatangan MoU bersama Dinas Pendidikan dan PGRI se-Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal mulai melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait program "Jaksa Sahabat Guru" tersebut. Sosialisasi tersebut dilakukan di SMAN 9 Kota Bandung dan SMPN 1 Kota Bandung pada Kamis pagi (8/11).

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan seluruh staf pengajar tersebut, Kajati menyampaikan keprihatinan kepada guru. "Kita selama ini prihatin ada guru-guru yang tersangkut masalah hukum, apakah itu dalam mengelola bos, mengelola dana bantuan yang masuk ke sekolah-sekolah." ujar beliau.

Raja Nafrizal mengatakan, sejauh ini institusinya belum menangani perkara yang melibatkan guru. Baru ada laporan indikasi penyalahgunaan, namun setelah ditelisik pengaduan itu tidak mengandung unsur pidana.

Meski begitu, di daerah lain ditemukan berbagai pelanggaran penggunaan anggaran yang terjadi karena guru tidak memahami aturan. "Di Jatim ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk membayar honor, membayar THR. Itu tidak boleh. Tapi karena tidak mengerti, ada tukang sapu belum dibayar, dibayar pakai BOS. Ada penunjukan pihak ketiga yang tidak transparan sehingga dituduh penggelapan," tutur beliau.

"Karena keprihatinan itu, kenapa guru-guru ini tidak kita dampingi. Selama ini Kejaksaan mendampingi proyek-proyek fisik sampe triliunan, kita akan mengalihkan arah orientasi kita untuk mendampingi guru-guru yang selama ini dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa, tapi itu cuma sekedar di mulut, tapi tidak ada yang mendampingi, jadi kita sekarang yang mnedampingi pahlawan tanpa jasa ini." Ujar Kajati.

Kajati mengatakan, lewat program ini, pihak sekolah bisa berkonsultasi kepada jaksa jika ada keraguan dalam pembuatan kebijakan. Misalnya terkait kebijakan anggaran yang akan diambil sekolah. Utamanya jika sekolah hendak menghimpun dana dari masyarakat. Sekolah kerap khawatir dituding pungli (pungutan liar).

"Pungutan kalau suka rela itu bukan pungli. Kalau suka rela untuk pengembangan bersama itu bukan pungli. Kalau dipatok besarannya itu pungli. Kepala sekolah tidak perlu ragu membuat kebijakan. Minta pendapat jaksa, secara tertulis namanya legal opinion," tuturnya.

Kepala sekolah dan guru tak perlu ragu-ragu membuat kebijakan, khususnya yang terkait dengan anggaran. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lewat program Jaksa Sahabat Guru akan memberi pendampingan hukum dalam pembuatan kebijakan. Namun program ini tak lantas membuat guru kebal hukum. Kejaksaan tetap akan menindak jika terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru. "Kalau guru atau Disdik nakal ya tetap saja. Kalau anak pejabat pilih-pilih sekolah tanpa tes, tidak bisa itu, tetap harus ditindak," katanya.

Kemudian lanjut Kajati, "dengan adanya program ini, saya mau ke depan tidak ada lagi perkara yang menyeret guru, karena kalau masih ada berarti sahabatnya gagal membina temannya, sahabatnya nakal juga. Saya minta jaksa pasang badan untuk guru, sebagai tempat konsultasi atau apa silahkan." pinta beliau.

"Jadi namanya sahabat itu saling membantu, saling curhat, ada masalah silahkan curhat, kami di Kejaksaan siap membantu, karena kita tau pasti bahwa tugas guru ialah mencerdaskan bangsa, menyiapkan anak didik dalam rangka membangun negeri ini." pungkas Kajati.

Di saat yang bersamaan, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Firman Adam mengatakan, program ini untuk mencegah agar guru tidak mengambil kebijakan yang melawan hukum. "Juga sebagai upaya membangun komunikasi yang baik dengan kejaksaan," katanya.

Pendampingan hukum ini bisa dilakukan dengan dua model. Guru bisa mendatangi kejaksaan, atau sebaliknya. Kejaksaan bisa datang untuk memberikan sosialisasi. "Mekanisme ini akan dikembangkan yang lebih praktis," katanya.

Firman menjelaskan, sekolah mengelola keuangan dari beberapa sumber. Antara lain dari dana BOS dari APBN, dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari APBD, juga dana dari masyarakat baik dari kelompok usaha industri, alumni, dan orangtua murid. "Mekanismenya kalau sumbangan lewat komite sekolah, kalau iuran dari sekolah," ujarnya.

Ia mengatakan, masih terjadi kesalahpahaman antara sumbangan dan pungutan oleh sekolah. "Sumbangan itu yang penting tidak boleh mematok, memaksa. Kalau sumbangan suka rela," ujarnya. (zM/gaF)