Bandung, 23 Oktober 2018

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meluncurkan Program "Jaksa Sahabat Guru" yang dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PGRI Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang juga ikut disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Selasa (23/10) pukul 10.00 Wib bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi diluncurkannya Program "Jaksa Sahabat Guru" tersebut.

"Ini sangat luar biasa, program yang ditunggu-tunggu. Selama ini kita fokus pada pendampingan dimensi pembangunan, kali ini fokus pada dunia pendidikan, sehingga pembangunan di Jawa Barat ini akan lebih terjamin dan problem yang sering muncul di ujung juga akan berkurang karena kita melakukan preventif dengan pendampingan di awal." Ujar Emil.

"Kita sampaikan, tidak dana dari pusat saja yang kita kawal tapi juga dana dari masyarakat, maka Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) itu juga harus ada di tiap sekolah, dengan begitu semuanya aman, dan kita fokus kepada mendidik masyarakat dan anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas," tambahnya.

Melalui inisiatif dari program tersebut, Emil berharap pembangunan di Jawa Barat akan lebih terjamin, dan permasalahan yang sering muncul bisa berkurang di akhirnya.

Sementara itu, Kajati Jabar Raja Nafrizal mengatakan inisiatif itu tercetus lantaran ia kerap menerima informasi banyaknya tenaga pengajar yang terjerat perkara hukum. "Saya melihat ke belakang merasa prihatin karena ada kawan-kawan kita di daerah seperti guru yang jadi pesakitan, kenapa kita hanya mengawal proyek fisik? Padahal guru ini kita semua nikmati jasanya. Kenapa enggak kita bantu para pahlawan tanpa tanda jasa ini? Maka kawan di Kejaksaan kompak, ayo kita kawal guru dalam mengelola dana BOS dan bermacam anggaran lah," tuturnya.

Raja mengatakan, kerja sama serupa juga akan dilaksanakan di tingkat II antara Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jabar. "Mudah-mudahan pendidikan di Jabar nomor satu dan zero korupsi," jelasnya.

Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kata Raja, akan mengawal guru dalam mengelola dana BOS dan segala hal yang berkaitan dengan anggaran. Jaksa memiliki tupoksi dan akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Menurut Raja, program tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap program Jabar Juara lahir dan batin, khususnya di dunia pendidikan.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, Dinas Pendidikan se-Jawa Barat dan PGRI se-Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh unsur Undangan yaitu Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, Ketua PGRI Jawa Barat beserta jajaran, Para Asisten Kejati Jabar, Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Barat beserta jajaran dan para Ketua PGRI Tingkat Kab/Kota se-Provinsi Jawa Barat beserta pengurus. (zM/gaF)