Bandung, 02 Oktober 2018

Setelah diperiksa selama 14 hari oleh jaksa Kejari Depok, berkas perkara tindak pidana Korupsi APBD Depok tahun 2015 atas nama tersangka Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto dikembalikan kepada Polresta Depok. Hal tersebut diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Depok Daniel De Rozari  karena berkas tersebut masih ada kekurangan dan belum lengkap.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai tenggat waktu kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Walau demikian Kejaksaan Negeri Depok akan mempertanyakan berkas tersebut hingga waktu satu  bulan.

"Kalau di KUHAP enggak ada aturannya, enggak ditahan juga kan. Tapi kalau di SOP kita (Kejari) 30 hari, kalau sampai 30 hari belum kita pertanyakan kembali. Pertanyakan apakah sudah lengkap atau tidak," ujarnya.

Nur Mahmudi dan Harry diduga merugikan negara Rp 10,7 miliar karena menggunakan APBD Depok tahun 2015 untuk pembebasan lahan Jalan Nangka.  Dalam berkas perkara, Nur Mahmudi dan Harry dijerat pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 (turut melakukan) Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama selama 20 tahun penjara.

Kerugian berasal karena pembebasan bidang tanah di RT 03/RW 01 Kelurahan Sukamaju Baru seharusnya dibebankan kepada pengembang apartemen Green Lake View. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Depok selaku pelaksana justru menggunakan APBD Depok tahun 2015 untuk uang ganti rugi. Dua sosok penting yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini adalah Kadis PUPR Kota Depok Manto Djorghi dan Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo.

Dalam perkara tidak pidana korupsi tersebut, Daniel menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Depok telah membentuk tim Jaksa Penuntut Umum yang beranggotakan lima orang Jaksa Pidsus Kejari Depok sesuai perkara yang menjerat kedua tersangka.

"JPU sudah dibentuk, tim JPU yang menangani perkara tersebut ada dua tim yang terdiri dari lima jaksa Pidsus dan diketuai oleh saya sendiri selaku Kasi Pidsus Kejari Depok," ujarnya.(M/M)