Bandung, 17 Juli 2018

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal menyambut positif Penandatanganan Kerjasama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten kota se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).


Dalam penandatanganan tersebut, Kajati Jabar bertindak sebagai saksi terhadap MoU yang ditanda tangani oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Kejaksaaan Negeri serta Kepala Kepolisian Resor. 


Raja menuturkan bahwa kerjasama ini adalah sebagai bentuk sinergi Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Aparatur Penegak Hukum dalam penanganan laporan pengaduan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sinergi demikian tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi melainkan mempermudah dalam proses penanganan pengaduan masyarakat.


"Bila dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat ditahap penyelidikan setelah dilakukan koordinasi ternyata terdapat dugaan tindak pidana korupsi, maka penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, bila terdapat masalah administrasi maka lapdu diselesaikan oleh aparat pengawas internal, tetunya ini mempermudah." tutur Raja.


Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, terdapat 3 (tiga) ruang lingkup yaitu Pertama, tukar menukar data dan/atau informasi. kedua, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan. ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.


"Sebagai penanggung jawab atas pertukaran data atau infomasi tersebut telah ditunjuk pejabat pelaksana teknis yang juga dapat sebagai penghubung (Liaison Officer). Secara khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah ditugaskan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilevel Kejaksaan Negeri agar ditugaskan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus," ungkapnya.


Terakhir Kajati Jabar menghimbau agar masing-masing baik APH maupun APIP melaksanakan tugas sesuai tupoksinya serta berkoordinasi secara erat dalam penangan laporan pengaduan masyarakat dan diminta pejabat daerah untuk tidak ragu dalam melakukan penyerapan anggaran.

Acara penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Sutejo, Inspektur Provinsi Jawa Barat Muhammad Solihin, dan perwakilan dari Polda Jabar. (Zm/gaF)