Bandung, 17 Juli 2018

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raja Nafrizal memberikan pembekalan kepada Jajaran Direksi dan Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi Bank bjb se-Indonesia dalam rangka Business Review triwulan 2 (dua) yang diadakan di Hotel Hilton Bandung pada Selasa (17/7/2018).


Dalam kesempatan tersebut Kajati menyampaikan bahwa unsur tindak pidana korupsi salah satunya adalah melawan hukum. Melawan hukum ini bisa dibuktikan bila pihak perbankan dalam mengambil keputusan bertentangan dengan aturan, misalnya SOP atau aturan-aturan internal dan eksternal lainnya. Namun, bila melawan hukum ini tidak ada suap atau permufakatan jahat antara pihak eksternal dengan pihak bank maka ini menjadi tindak pidana perbankan. Akan tetapi, bila ada mens rea melakukan korupsi maka akan menjadi tindak pidana korupsi. Begitu pula diskresi, bila tidak ada niat untuk melakukan korupsi dan dijalankan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka bukanlah merupakan tindak pidana korupsi.


Pada kesempatan tersebut, Kajati Jabar juga menyampaikan agar BUMN atau BUMD tidak khawatir dalam melaksanakan tugasnya, perlu pengawalan dan pengamanan dari Kejaksaan. Menurut Kajati, Kejaksaan mempunyai TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015. TP4D ini dibentuk untuk Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasive, guna terwujudnya proyek strategis nasional. Selain itu TP4D juga memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.


Terakhir, Kajati menghimbau kepada pihak bank pemerintah bila memiliki kredit macet supaya bekerjasama dengan pihak Datun Kejati Jabar untuk melakukan penagihan atau melakukan tindakan hukum lain dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat kredit macet.


Selain Kajati Jabar bertindak sebagai pemateri diantaranya PJ Gubernur Jabar Komjen Pol. M. Iriawan, Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri Kombes Pol. Djoko Poerwanto, dan perwakilan akademisi Prof. Didi Turmudzi serta Kepala OJK Regional II Jawa Barat Sarwono.

Diselenggarakannya acara ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis perbankan bjb selama triwulan kedua. (Zm/gaF)