Bandung, 26 April 2018

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendorong seluruh jajarannya baik di Kejati maupun di Kejari untuk memanfaatkan teknologi informatika dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, hal tersebut disampaikan oleh beliau saat memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan para pejabat eselon III di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam acara Pertemuan Konsultasi, Kamis pagi (26/4) di Gedung Graha Pos Indonesia, Jl. Banda No. 30 Bandung.

Dalam pertemuan tersebut beliau meminta agar seluruh Kepala Kejaksaan Negeri memiliki komitmen yang sama dalam pengembangan bagi kemajuan Kejaksaan. "Jadi pimpinan harus mempunyai mimpi, keinginan dan cita-cita. Saya ingin agar ada suatu peningkatan dalam pemanfaatan teknologi informatika di bidang manajemen perkara," ujarnya.

Untuk itu Kajati mentargetkan agar pada tahun 2019 semua satker di daerah sudah harus terkoneksi dengan aplikasi case management Kejati Jabar, sehingga bisa memberikan kemudahan baik bagi masyarakat maupun institusi dalam memantau perkembangan suatu perkara," tambah beliau.

Selain pemanfaatan teknologi informatika, Kajati minta kepada Tim TP4D harus betul-betul objektif dalam melakukan pengawalan sehingga tidak ada lagi kecemasan dari pengguna anggaran dalam mengelola anggarannya dan memastikan para pengguna anggaran tidak melakukan salah dalam mengambil suatu keputusan yang berakibat pada kerugian negara. "Bila  dalam pengawalan kita temui pelanggaran, maka bisa diserahkan untuk dilakukan penyidikan melalui bidang Pidsus," tegas Kajati.

Di sisi lain, Kajati menginginkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi harus berkualitas, artinya tuntas mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan eksekusi baik itu eksekusi pidana badan, uang pengganti dan denda.

"Saat ini keberhasilan penanganan kasus korupsi tidak hanya dinilai dari pembuktian dan penjatuhan pidana badan kepada terdakwa semata, namun juga keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara," tegasnya.

Terakhir Kajati menyoroti terkait adanya Program Tabur 31.1 dari Kejaksaan Agung. "Untuk menyukseskan program Tabur 31.1 tersebut, diminta target untuk semua DPO bisa diselesaikan oleh seluruh satuan kerja dan dapat segera dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku," tutupnya. (zM/gaF)