Bandung, 10 April 2018

Kajati Jabar Raja Nafrizal bersama Pangdam III Siliwangi Besar Harto Karyawan menyaksikan penandatanganan MoU antara Kejaksaan RI dengan Tentara Nasional Indonesia melalui video cenference yang berlangsung di Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI pada Selasa pagi (10/4). Nota Kesepahaman atau MoU ditandatangani oleh Jaksa Agung RI H. M. Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait dengan kerjasama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Maksud dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut yakni untuk mengatur rencana kerjasama  dalam peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi bidang kerjasama pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum, pelatihan intelijen dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penagakan hukum, dukungan dan bantuan personel TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan, koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, dan penugasan Oditur di Kejaksaan RI dan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Dalam dialog yang diadakan di sela-sela acara tersebut, Kajati Jawa Barat Raja Nafrizal menilai bahwa acara tersebut sangatlah penting. "Penandatangan nota kesepahaman antara Kejaksaan RI dengan Mabes TNI sangatlah penting untuk meyukseskan program-program baik itu program pemerintah pusat maupun daerah, seperti program Citarum Bestari sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum." ujar beliau.

Lanjutnya, "selain itu dalam mengahadapi Pilkada serentak di Jawa Barat tahun 2018 juga menjadi perhatian khusus bagi dua instansi tersebut termasuk juga peran dari Kepolisian daerah Jawa Barat."

Adapun maksud dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut yakni untuk mengatur rencana kerjasama  dalam peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi bidang kerjasama pendidikan dan latihan terkait penegakan hukum, pelatihan intelijen dan pertukaran informasi intelijen untuk kepentingan penagakan hukum, dukungan dan bantuan personel TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan, koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, dan penugasan Oditur di Kejaksaan RI dan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI. (Zm/gaF)